Network
PR CIREBON – Hampir mayoritas publik siap untuk mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dibandingkan adanya wacana agar Indonesia menjadi negara agama.
"Hampir mayoritas mutlak publik menyatakan siap untuk mempertahankan tegaknya NKRI dan menolak wacana agar Indonesia menerapkan agama sebagai dasar kehidupan bernegara," kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK di Jakarta pada Rabu 25 November 2020, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Menurutnya, kepulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi juga menimbulkan kekhawatiran akan ancaman terhadap Republik Indonesia.
Baca Juga: Meski Edhy Prabowo Terjerat Korupsi Benur, Elektabilitas Prabowo Subianto Malah Naik
Dari hasil survei, hanya sebagian kecil yang menginginkan Indonesia menjadi negara agama yaitu sebesar 13,3 persen. Selebihnya 5,2 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.
Selama ini Rizieq gencar menyuarakan penegakan syariat Islam melalui aksi sweeping hingga transformasi gerakan politik di Pilkada DKI Jakarta yang bernuansa politik identitas atau SARA sangat kental.
Sejak berdirinya Republik Indonesia, kata dia, para "founding fathers" menyusun konsensus Pancasila sebagai dasar negara kesatuan di tengah kebinnekaan masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Mengejutkan, Nama Habib Rizieq Muncul dalam Survei Elektabilitas Calon Presiden 2024
Bagi kaum nasionalis, Pancasila adalah ideologi terakhir, sebagai titik kompromi bagi keberagaman. Mengubah Pancasila dan NKRI berarti berpotensi memecah belah bangsa Indonesia.
Sayangnya, gejolak politik identitas belakangan ini mengancam kesepakatan bangsa.
