Network
PR CIREBON – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo bukan hanya dihormati oleh pemerintah, tetapi juga mendapat dukungan.
Hal tersebut diutarakan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Sampai sekarang pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Edhy Prabowo, sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK. Tapi apapun alasannya, pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silahkan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Mahfud MD dalam keterangan persnya di Jakarta pada Rabu, 25 November, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Heran Kemenag akan Buat Naskah Khutbah Jumat, Fadli Zon: Pemerintah Terlalu Jauh Ikut Campur Ibadah
Pemerintah, lanjut Mahfud, menghargai apa yang dilakukan oleh KPK sebagai sebuah proses hukum.
Menurut Mahfud, pemerintah tidak akan mengintervensi dan menyerahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah, terutama Presiden sudah berkali kali mengatakan, tegakkan hukum secara benar jangan pandang bulu kepada siapapun.
"Nah mungkin kita baru akan tahu nanti jam 1 pagi dini hari. Karena dalam 24 jam baru akan terlampau nanti jam 1.26 menit," jelasnya.
Dia kembali menegaskan bahwa pemerintah mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk menegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi.
"Selama ini pun pemerintah memfasilitasi KPK untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi itu," ujarnya.
Baca Juga: Fakta Kedekatan Edhy Prabowo dengan Prabowo Subianto, Ternyata Pernah Urusi Kerjaan Rumah Tangga
