Network
PR CIREBON - Wapres Ma'ruf Amin berharap, seleksi terbuka guru Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digelar secara online pada 2021 secara bertahap dapat memperbaiki persoalan guru honorer dengan memberikan kepastian status kepada tenaga pengajar kontrak.
Wapres mengatakan, saat ini guru honorer banyak digunakan untuk menutupi kekurangan guru di sekolah negeri, akibat absennya kaderisasi guru ASN dan meningkatnya jumlah siswa.
“Selain untuk memperoleh guru yang berkompetensi, seluruh proses seleksi ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kepastian status bagi para guru honorer yang selama ini telah mendedikasikan hidupnya dalam dunia pendidikan,” ujar Ma’ruf Amin di Jakarta, Senin 23 November 2020, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Baca Juga: PM Israel Bertemu MBS Didampingi Kepala Intelijen Mossad, Pejabat Hamas Tuntut Penjelasan
Sejak empat tahun terakhir, lanjut Ma'ruf, jumlah guru di sekolah negeri mengalami penurunan hingga enam persen setiap tahun, sehingga kebutuhan tenaga pengajar tambahan diperkirakan mencapai satu juta guru. Ma'ruf Amin menilai penggunaan guru honorer tanpa status sangat merugikan tenaga pengajar.
“Tingkat kesejahteraan para guru honorer berbeda jauh dari rekan mereka yang berstatus ASN (aparatur sipil negara), padahal banyak dari mereka yang berprestasi dan sudah tahunan mengabdi sebagai tenaga pendidik,” katanya.
Selain itu, Wapres menambahkan, guru honorer tidak dapat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan, kursus atau pendidikan formal untuk jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan hanya sedikit guru honorer yang memiliki sertifikat guru.
Baca Juga: Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis Dinyatakan Positif Terpapar Covid-19 Tanpa Gejala
