Network
/photo/2019/12/03/2810864104.jpeg)
CIREBON (PR)- Sejumlah anggota Komisi II DPRD meminta Pemkot Cirebon sebagai pemilik PD Farmasi, untuk melikuidasi perusahaan yang sudah cukup lama berdiri.
Selain tidak pernah memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD), selama ini PD Farmasi malah membebani anggaran Pemkot Cirebon.
Hal ini tentu menjadi polemik lantaran penyertaan modal cukup besar, namun pertanggungjawabannya dinilai tidak jelas.
Baca Juga: Kejar-Kejaran Seperti di Film, Dua Perampok Ditangkap Usai Tabrak Tiang Listrik
"Sebaiknya PD Farmasi dilikuidasi saja dari pada terus menjadi beban Pemkot Cirebon," ungkap anggota Komisi II, Heriyanto
Permintaan senada diungkapkan anggota Komisi II lainnya, Benny Sukarno. "Malah lebih untung buka warung yang menjual sosis bakar, yang modalnya tidak seberapa," kata Benny.
Saran agar pemkot melikuidasi PD Farmasi dilontarkan karena penyertaan modal senilai lebih dari Rp 5 miliar yang digelontorkan bertahap sejak tahun 1998 sampai 2015, namun tidak jelas pertanggungjawabannya.
Baca Juga: Kena Tilang di Cirebon, Bayar Denda dan Pengiriman Barang Bukti Bisa di Kantor Pos
"Sudah tidak jelas pertanggungjawabannya, keuntungan dan kontribusi yang diberikan ke PAD juga sangat sangat kecil," katanya.
Namun sejauh ini, Komisi II belum satu suara terhadap eksistensi PD Farmasi. Anggota Komisi II lainnya masih memberikan toleransi kepada PD Farmasi, dengan sejumlah catatan dan saran.
Anggota Komisi II lain, Hendi Nurhudaya mengusulkan perlunya PD Farmasi memiliki konsultan manajemen.
Baca Juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Mampu Tutupi Potensi Defisit
Sementara anggota lainnya, Doddy Ariyanto menyarankan agar menggandeng investor.
"Kami masih optimis PD Farmasi bisa bertahan, karena punya Pemkot Cirebon. Tinggal ada goodwill dari pemilik untuk melakukan terobosan seperlunya, biar kembali berjaya," kata Doddy.
Keinginan untuk mempertahankan PD Farmasi dengan sejumlah catatan juga diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cirebon, Karso.
Baca Juga: Polisi Ringkus Sindikat Pengedar Narkoba yang Dikendalikan dari Dalam Lapas Cirebon dan Ciamis
Menurut Karso, pada dasarnya dengan segala potensi yang dimiliki PD Farmasi, masih bisa diselamatkan, dengan sejumlah upaya.
Komisi II juga akan memperjuangkan agar kondisi keuangan PD Farmasi dinolkan dulu, agar majajemen yang sekarang tidak terganggu dengan utang-utang yang ditinggalkan manajemen lama.
"Kalau langkah ini ditempuh, kami optimistis terhadap perusahaan ini," tuturnya.
Baca Juga: Tindakan dan Perawatan Terhadap ODGJ Pengaruhi Proses Penyembuhan
Direktur Utama PD Farmasi, Agung Prabowo mengakui kondisi perusahaan yang dipimpinnya yang dalam kondisi senin kamis.
Agung membeberkan, pertanggunjawaban penyertaan modal untuk PD Farmasi sejumlah Rp 5,4 miliar, oleh manajemen sebelumnya tidak jelas.
"Dalam penelusuran kami, ada dana-dana yang peruntukannya tidak jelas. Contohnya dalam neraca perusahaan tercantum nilai bangunan dan tanah Rp 3,6 miliar. Padahal, kepemilikan tanah dan bangunan masih belum milik PD Farmasi," katanya.
Baca Juga: Festival Tajug 2019 Dorong Peran Masjid Sebagai Pusat Peradaban
Selain itu, ada sejumlah utang peninggalan lama yang harus dilunasi. Agung meyakinkan, situasi ini membutuhkan perbaikan sesegera mungkin.
"Kami berharap PD Farmasi diputihkan (dinolkan) secara administrasi. Namun tentu saja dengan tidak mengabaikan audit. Audit tetap harus dilakukan," katanya.
Agung optimis, dengan kondisi yang dinolkan, dia akan lebih leluasa untuk mengembangkan perusahaan tanpa dibebani oleh "dosa" masa lalu.
