PR CIREBON - Masker sekarang sudah menjadi bagian dalam aktifitas sehari-hari, seiring dengan masyarakat yang sudah memasuki masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Penggunaan masker pun semakin menguat wajib dipatuhi dengan hadirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang sanksi yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 mulai bergerak melakukan kampanye masker sesuai Inpres tersebut, termasuk berkordinasi dengan Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang memiliki lebih dari 50 juta penduduk di Indonesia.
Baca Juga: Dukung Gibran di Pilkada Solo, PSI Ngaku Pernah Ditawari Rp1 Miliar Agar Relakan Satu Kursi Miliknya
Lebih lanjut, kedatangan Kepala BNPB Doni Monardo di Bandung dikhususkan untuk rapat koordinasi bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil membahas agenda utama tentang sosialisasi.
"Berdasarkan survei sejumlah lembaga, mencatat kepatuhan masyarakat menggunakan masker, masih di bawah 50 persen, karena itu penting setiap hari mengingatkan menggunakan masker dalam berbagai aktivitas, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, hingga menghindari kerumunan," ungkap Doni di Gedung Pakuan, Kota Bandung pada Kamis, 06 Agustus 2020.
Baca Juga: Sudah Diusulkan Jadi Bagian UNESCO Geopark Dunia, Kawah Ijen Bersiap Memukau Turis Mancanegara
Selanjutnya dalam pertemuan itu, Doni pun menyinggung SDM tenaga medis menangani Covid-19 yang dinilai masih kurang. Terbukti, total 278 alat PCR dimiliki, tetapi masih sedikit yang dapat melakukan spesimen pemeriksaan pasien, sehingga penambahan petugas medis menangani PCR perlu ditingkatkan.
"Saat ini di indonesia ada 278 lab PCR, tetapi belum diikuti dengan SDM petugas laboratorium, contoh di Sumatra Barat, satu lab mampu memeriksa spesimen 2500, artinya dengan jumlah alat PCR yang ada tidak perlu kita tambah, tetapi petugas medisnya yang harus ditambah dan kualitasnya," jelas Doni, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Sedangkan terkait sosialisasi Covid-19, Doni mengapresiasi aksi kolaboratif pemerintah Jawa Barat dengan media massa. Pasalnya, aksi ini terbukti 63 persen menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dipengaruhi media.