Network
SABACIREBON - Kang Dedi, panggilan akrab Dedi Mulyadi, dikenal sebagai pejabat yang sering membuat kejutan atau gebrakan.
Kang Dedi mulai sering membuat kejutan saat menjadi Bupati Purwakarta.
Kang Dedi menjadi Bupati Purwakarta selama dua periode. Kejutan dan gebrakan dilakukan Kang Dedi dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.
Kini Kang Dedi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI. Kang Dedi tak mengendurkan semangatnya untuk membuat gebrakan, memperbaiki setiap kesalahan dalan pengelolaan kehidupan bernegara.
Ini kali Kang Dedi menantang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kang Dedi menantang KLHK untuk membuka data seluruh perusahaan swasta dan negara yang terbukti melakukan perusakan alam di Indonesia.
Hal tersebut diharapkan bisa menjadi acuan pemerintah menjadikan perusahaan mana yang patut dipertahankan.
Dalam rapat RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) awalnya Dedi mengingatkan agar perencanaan anggaran tidak fokus pada belanja saja.
Ia berharap KLHK bisa memfokuskan satu anggaran untuk menyelesaikan satu permasalahan minimal satu dalam setahun.
“KLHK harus membuat konstruksi yang jelas seperti kerusakan hutan di mana, berapa titik kritis, kerusakan lingkungan paling parah di mana, sungai tercemar yang mana, kemudian dibuat fokus untuk penanganan. Jadi setiap tahun ada problem solving yang dibuat KLHK,” ujar Kang Dedi.
Selain soal anggaran, Dedi juga menekankan agar KLHK memberikan penjelasan yang komprehensif mana yang lebih untung antara perusahaan yang mengelola atau mengurus hutan dengan yang merusak hutan.
Ia menantang KLHK mengumumkan perusahaan swasta dan pemerintah yang melakukan perusakan alam atau merawat alam.
Baca Juga: Mengapa Pemda Provinsi Jabar Menyelenggarakan Kompetisi InovasiBaca Juga: Mengapa Pemda Provinsi Jabar Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi
“Misal BUMN mana saja yang rugi, kerusakan alam apa yang disebabkan oleh BUMN rugi itu, bisa jadi BUMN-nya rugi alamnya rusak. Kemudian mana perusahaan swasta atau negara yang mengelola alam tapi dapat untung. Dari situ KLHK memberikan rekomendasi pada presiden terkait kebijakan negara di bidang lingkungan hidup,” katanya.
"Sehingga negara tinggal memilih mau yang merusak atau merawat alam,” tegas Kang Dedi.
Jangan sampai, kata Dedi, kerusakan alam yang terus terjadi akan ‘meledak’ dan menjadikan tahun 2022 sebagai tahun bencana nasional.
Ia mencontohkan beberapa waktu lalu berkunjung ke Garut saat terjadi bencana banjir bandang. Setelah dilakukan analisa ternyata hal tersebut diakibatkan oleh lahan hutan yang menjadi kawasan perkebunan hortikultura.
Di lokasi tersebut lahan hortikultura dibuat tertutup oleh terpal plastik. Hal tersebut diperparah dengan rumput yang disemprot sehingga mati hingga akar.
“Di sana dari 80 ribu hektare hanya 30 ribu yang ada pohonnya, 50 ribu jadi lahan hortikultura. Ini problem. Saya tidak mau tahun ini jadi tahun bencana karena terjadi alih fungsi hutan. Hutan harus tetap hutan tidak boleh jadi lahan pertanian. Kita lihat variabelnya siapa pemilik tanah paling luas adalah pemilik modal di Jakarta yang punya akses terhadap kekuasaan dan menguasainya sangat luas. Rakyat tidak bisa tanam hortikultura karena modalnya harus kuat, rata-rata mereka (rakyat) jadi kuli,” ujar Kang Dedi Mulyadi.***
