Network
PIKIRAN RAKYAT - Asosiasi Calon Kepala Daerah Perseorangan (ACKDP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menghapuskan tahapan verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan.
Upaya tersebut perlu dilakukan demi keselamatan warga terutama para pendukung calon perseorangan. ACKDP telah melayangkan surat permohonan kepada KPU RI namun belum ada respons.
Ketua ACKDP Toto Sucartono mengatakan, permintaan penghapusan verifikasi faktual perlu dilakukan demi keselamatan warga di tengah pandemi covid-19. Sebab pada tahapan proses tersebut berpotensi besar menimbulkan kerumunan orang. Hal tersebut menurutnya tak sejalan dengan aturan pemerintah terkait penanganan virus covid-19.
Baca Juga: Sepakat Jalankan New Normal, Lima Kepala Daerah di Jabar Perketat Keluar-Masuk Wilayah
Dia mencontohkan, ada sekitar 150 lebih bakal calon yang akan menjalani verifikasi faktual di seluruh Indonesia.
“Kalau verifikasi jalan, ada 5 juta orang lebih yang akan diverifikasi faktual, ini bukan permasalahan sederhana. Belum lagi ditambah petugasnya, apakah yang melakukan verifikasi sudah siap? Ini dilema bagi kita karena menyangkut keselamatan rakyat khususnya pendukung kita. Pasti terjadi kumpulan, bertentangan dengan PSBB,” kata Toto saat konferensi pers daring, Sabtu, 30 Mei 2020.
Menurutnya, penghapusan verifikasi faktual merupakan suatu konsekuensi dari mundurnya jadwal pilkada. Hal itu bisa dilakukan oleh KPU karena sejauh ini pemerintah juga sudah meniadakan ujian nasional demi mencegah penyebaran virus covid-19.
“Itu referensi kita,” ungkap Toto yang juga merupakan bakal calon perseorangan bupati Indramayu. Toto pun mempertanyakan kesiapan KPU dalam memberikan alat pelindung diri maupun test covid-19 bagi para petugas jika verifikasi faktual tetap dijalankan.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Karya Tulis Dekan FMIPA IPB Bicarakan Imunitas Dapat Tangkal Tubuh dari Virus
