Network
PR CIREBON - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa Inggris tidak meninggalkan warga Hong Kong, jika Tiongkok memberlakukan hukum keamanan nasionalnya yang dinilai bertentangan dengan Perjanjian 1984.
"Hong Kong jadi kota yang berhasil karena warganya bebas. Jika Tiongkok tetap bersikukuh, ini akan bertentangan langsung dengan kewajiban yang harus mereka penuhi.
Sebagaimana tertuang dalam pernyataan bersama, pakta yang mengikat secara hukum yang telah terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa," tulis Johnson di koran The Times, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters.
Baca Juga: Bertikai Sengit, Pompeo Tuduh Tiongkok Berusaha Memberangus Hong Kong
Pemerintah Inggris dan Pemerintah Tiongkok pada 1984 telah menandatangani perjanjian 'Sino-British Joint Declaration' yang menjadi dasar penyerahan Hong Kong ke Beijing pada 1 Juli 1997.
Melalui perjanjian itu, Beijing menjamin status otonomi Hong Kong di bawah mekanisme 'satu negara, dua sistem' selama 50 tahun sampai 2047.
Walaupun demikian, parlemen Tiongkok pada minggu lalu menyetujui usulan membuat aturan keamanan baru untuk Hong Kong. Beleid atau langkah yang ditempuh itu bertujuan menindak seluruh tindakan penghasutan, upaya pemisahan diri atau aksi separatis, terorisme, dan keterlibatan asing.
Baca Juga: Belum Banyak yang Tahu, Berikut Cara Mengetahui Kontak yang Paling Sering Berkomunikasi di WhatsApp
Badan intelijen dan aparat keamanan dari Tiongkok daratan juga dapat membuat kantor perwakilan di Hong Kong untuk pertama kalinya saat beleid itu disahkan oleh parlemen.
