PR CIREBON – Penerbit asal Korea Selatan menerbitkan sebuah buku memoar tentang pendiri Korea Utara, Kim Il Sung.
Tindakan penerbit Korea Selatan itu disebut sebagai pemberontakan, yang memicu perdebatan sengit di negeri ginseng.
Selama puluhan tahun, Korea Selatan melarang apapun yang berhubungan dengan propaganda Korea Utara dalam undang-undang keamanan nasional.
Meskipun demikian, perdebatan sengit itu dikritisi dengan alasan bahwa orang Selatan secara politik cukup dewasa untuk menilai materi semacam itu terhadap diri mereka sendiri.
Muncul pula anggapan bahwa sensor terhadap buku memoar tersebut tidak perlu dilakukan dalam demokrasi yang dinamis di salah satu negara paling terpelajar di dunia.
Namun, Selatan tetap secara resmi berperang dengan tetangganya yang bersenjata nuklir dan miskin, dengan undang-undang yang sesuai.
Baca Juga: Dua Pemohon Pengujian Formil UU Cipta Kerja Mencabut Perkara dari Ruang Lingkup Persidangan MK
Undang-undang keamanan nasional berasal dari tahun 1948, sebelum pecahnya Perang Korea, dan masih memblokir warga biasa untuk mengakses sebagian besar konten produksi Korea Utara, termasuk surat kabar resmi Rodong Sinmun.