Network
PR CIREBON — Militer Myanmar menyatakan pihaknya siap menerima sanksi dan isolasi setelah kudeta 1 Februari 2021, dan aksiden berdarah yang menewaskan 38 orang pada Rabu, 3 Maret 2021.
Hal ini diungkapkan pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat pihaknya mendesak negara-negara untuk mengambil tindakan kepedulian terhadap pemulihan demokrasi di negara Asia Tenggara, khususnya Myanmar.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener mengatakan, sebanyak 38 orang tewas pada aksiden berdarah kala militer ingin memadamkan demonstrasi dari warga pro-demokrasi sipil, Rabu 3 Maret 2021.
Baca Juga: Pasca Aksiden Berdarah, Aktivis Myanmar Berjanji Lakukan Demonstrasi Besar-besaran Lawan Militer
Menurutnya, merupakan aksiden paling kejam sejak kudeta yang terjadi di Myanmar belum lama ini.
Dikutip Cirebon.Pikiran-rakyat.com dari The Straits Times, Schraner Burgener dijadwalkan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat, 5 Maret 2021 besok.
Situasi terkini, Myanmar berada dalam kekacauan sejak junta militer merebut kekuasaan dan menahan pemimpin pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan sebagian besar kepemimpinan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Baca Juga: Diplomatik ASEAN Terhenti, Polisi Myanmar Bubarkan Protes
Sebelumnya, NLD memenangkan pemilu Myanmar pada November 2020 secara telak, tetapi dituding pihak militer terdapat kecurangan.
