Network
PR CIREBON - Perdana Menteri Yoshihide Suga menegaskan bahwa Jepang tidak berniat untuk bergabung dengan perjanjian PBB yang melarang senjata nuklir.
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga juga menyuarakan mengenai keraguannya akan keefektifan perjanjian yang tidak mendapat dukungan dari negara-negara senjata nuklir.
Di sisi lain, Perdana Menteri Yoshihide Suga Jepang mengaku berhati-hati dalam mempertimbangkan status pengamat untuk perjanjian nuklir tersebut.
Baca Juga: Unggah Foto Pemain Golf yang Mirip Donald Trump, Pejabat Iran: Balas Dendam Bisa Datang Kapan Saja
"Sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami bom atom selama masa perang, Jepang memiliki tanggung jawab untuk memimpin upaya komunitas internasional untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir," kata Suga yang dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Japan Today.
Akan tetapi, lebih lanjut ia menjelaskan bahawa Perjanjian Larangan Senjata Nuklir tidak didukung oleh negara-negara bersenjata nuklir atau banyak negara non-nuklir.
"Sejalan dengan posisi kami bahwa perlu untuk mengejar jalur yang stabil dan realistis menuju perlucutan senjata nuklir, Jepang tidak berniat menandatangani perjanjian itu," ujarnya.
Sentimen anti-nuklir di Jepang tetap kuat lebih dari tujuh dekade setelah Perang Dunia II, dengan para penyintas dan aktivis lainnya mendesak pemerintahan Suga untuk bergabung dengan perjanjian penting tersebut.
Suga menyatakan Jepang akan melanjutkan upaya untuk 'membangun jembatan' antara negara senjata nuklir dan non-senjata nuklir.
Termasuk juga di dalamnya dengan memberitahu dunia tentang konsekuensi mengerikan dari penggunaan senjata nuklir.
Baca Juga: Tertular Penyakit Seksual dari Suami, Wanita di Korsel Serang Mertuanya
Jepang akan secara proaktif berkontribusi pada diskusi internasional.
Sehingga, konferensi tinjauan PBB tentang Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir yang dijadwalkan pada Agustus tahun ini akan membuahkan hasil yang konkret.
Konferensi tersebut menyediakan platform bagi negara-negara bersenjata nuklir seperti Amerika Serikat, Rusia dan Tiongkok.
