Network
PR CIREBON – Setiap negara memiliki utang untuk menyeimbangkan serta mencukupi kebutuhan priotas pada suatu negara. Tidak terkecuali Indonesia, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2020 saja telah mencapai 413,4 miliar Dolar AS (sekitar Rp6.076,9 triliun) dengan kurs Rp14.700.
Utang Luar Negeri (ULN) terdiri dari ULN Sektor Publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 203,0 miliar Dolar AS (sekitar Rp2.969,8 triliun) dan ULN Sektor Swasta (termasuk BUMN) sebesar 210,4 miliar Dolar AS (sekitar Rp3.078,1 triliun).
Menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa rasio utang pemerintah masih terkontrol untuk memenuhi pelebaran defisit APBN dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena manajemen fiskal pemerintah tergolong disiplin.
Baca Juga: Meski Ditengah Pandemi, Pemprov DKI Setujui CGV Tambah 50 Persen Kapasitas Auditorium Bioskop
“Kenaikan utang sangat terkontrol dan bahkan dibandingkan dengan negara lain, kita sangat disiplin dan aman,” ujar Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam webinar Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) di Jakarta, Rabu, 4 November 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober 2020 merilis proyeksi rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang rendah dan bahkan di antara beberapa negara ASEAN.
Padahal, tambah dia, Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-16 negara ekonomi terbesar di dunia dan tergabung dalam G-20 dengan pertumbuhan pendapatan perkapita konsisten 10 tahun terakhir dan saat ini masuk dalam negara berpendapatan menengah ke atas.
Baca Juga: Setelah Gempa 5,2 SR Melanda Banten, BPBD: Belum Ada Laporan Kerusakan
IMF menyebutkan rasio utang Indonesia tahun ini diproyeksi mencapai 38,5 persen atau naik dari posisi 2019 mencapai 30,5 persen dan tahun 2021 diproyeksikan mencapai 41,8 persen terhadap PDB.
Sementara itu, negara lain proyeksi tahun 2020 seperti Jepang mencapai 266,2 persen, Amerika Serikat mencapai 131,2 persen, India 89,3 persen, Malaysia 67,6 persen, Tiongkok mencapai 61,7 persen, Thailand 50,4 persen dan Filipina 48,9 persen terhadap PDB.
“Banyak negara berkembang, rasio utangnya lebih tinggi dari Indonesia, disiplin ini konteksnya dalam extra ordinary adalah prestasi bagi Indonesia,” tuturnya.
Baca Juga: Jelang Hari Pahlawan Nasional 10 November, 20 Usulan Nama Calon Pahlawan Baru Diterima Kemensos
Sebelumnya pemerintah Indonesia memperlebar defisit APBN 2020 menjadi 6,34 persen dari PDB untuk penanganan Covid-19 dan PEN dan hingga 2022 akan diturunkan bertahap sampai mencapai batas maksimal 3 persen pada 2023.
Pada tahun 2021 mendatang, defisit fiskal pada APBN diproyeksi mencapai 5,7 persen dari PDB.
Untuk mencapai penurunan defisit fiskal bertahap itu, tutur dia, pemerintah akan mengoptimalkan pendapatan negara dan reformasi belanja negara agar berorientasi kepada hasil.
Baca Juga: Denmark Khawatir Cerpelai Menularkan Covid-19, 17 Juta Ekor Dimusnahkan
“Meningkatnya rasio utang dapat diantisipasi dengan mengendalikan risiko lebih solid dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang yang relatif murah dari pinjaman program bilateral dan lembaga multilateral,” ujarnya.
Berpegang pada data APBN KiTa, pada akhir September 2020 posisi utang pemerintah mencapai Rp5.756,87 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp4.892,57 triliun atau 85 persen dan pinjaman sebesar Rp864,29 triliun.
Adapun penerbitan SBN itu, sebagian besar domestik mencapai Rp3.629,04 triliun dan valuta asing Rp1.263,54 triliun.
Baca Juga: Waspada, BMKG: Potensi Gelombang Tinggi akan Kembali di Sejumlah Perairan Indonesia
Sementara itu, dari sisi pinjaman itu berasal dari pinjaman dalam negeri mencapai Rp11,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp852,97 triliun.***
