PR CIREBON – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengusulkan agar pemerintah menyediakan insentif dan disinsentif bagi masyarakat untuk meningkatkan realisasi target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT).
Menurutnya, tanpa insentif menarik maka pemerintah akan sulit mengejar target bauran EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025.
"Kalau pendekatannya begini-begini saja, sulit rasanya pemerintah dapat mewujudkan target yang ditetapkan. Perlu ada terobosan yang membuat pihak penyedia energi alternatif tertarik, termasuk juga kesiapan PLN," kata Mulyanto pada Jumat, 25 September 2020.
Baca Juga: Terpidana Mati Asal Tiongkok Kabur Gali Lubang Dinilai Janggal, DPR: Perlu Investigasi Transparan
Dilansir dari situs RRI oleh Pikiranrakyat-Cirebon.com, politisi PKS ini berharap pemerintah bisa lebih berani dalam membuat terobosan agar konsumsi listrik masyarakat beralih dari yang sebelumnya menggunakan energi fosil, seperti BBM dan batubara, menuju pada sumber energi yang lebih bersih, berkelanjutan dan berlimpah di Indonesia.
"Tentunya pengalihan ini harus tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat," jelas Mulyanto.
Oleh karena itu, dia berharap pengaturan RUU EBT lebih fokus pada bagaimana pemerintah dapat mengembangkan sistem insentif dan disinsentif bagi pembangunan sumber EBT dalam bauran energi listrik nasional.
Baca Juga: Khawatir Alami Lonjakan Covid-19, Anies Baswedan Putuskan Perpanjang PSBB Total hingga Oktober
Mulyanto melihat isu harga energi alternatif ini menjadi isu sentral dalam pengembangan listrik bersumber dari EBT, apalagi ketika harga batubara dan BBM tengah merosot tajam.