Network
SABACIREBON-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan terus melakukan transformasi digital dalam melaksanakan transaksi keuangan negara.
Dengan adanya transformasi ini, uang persediaan tidak lagi disalurkan secara tunai tetapi melalui aplikasi keuangan digital, begitu pula pengadaan barang dilakukan melalui platform yang terhubung dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Berbicara pada webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 yang dipantau di Jakarta, Senin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan melakukan banyak hal untuk mentransformasi fungsi keuangan negara ke digital, misalnya dengan mengintegrasikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan NIK (Nomor Induk Kepegawaian)
Baca Juga: Gagal Bawa Timnas U 19 ke Semi Final, Begini Nasib Coach Shin Tae-yong Kata Ketum PSSI
“Kemudian saat kita menerbitkan SBN (Surat Berharga Negara), kita juga menerbitkan SBN ritel, secara digital sehingga bisa menarik kelompok milenial,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan saat ini uang persediaan tidak lagi disalurkan secara tunai tetapi melalui aplikasi keuangan digital, begitu pula pengadaan barang dilakukan melalui platform yang terhubung dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Sehingga secara bertahap keuangan negara tidak sekedar memberi uang ke suatu kementerian atau lembaga, misalnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pembangunan infrastruktur digital, tapi kita juga mentransformasi cara kita bertransaksi,” ujar Sri Mulyani, seperti yang dilaporkan Antara.
Saat ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik juga sedang membangun Satu Data Indonesia yang diharapkan bisa mengintegrasikan data dari 24 ribu aplikasi milik Kementerian dan Lembaga pemerintah.
“Satu Data Indonesia itu akan bisa menurunkan biaya operasional pemerintah dan meningkatkan reliabilitas dan mengkoordinasikan aplikasi pemerintah sehingga setiap Kementerian dan Lembaga tidak perlu membuat aplikasi sendiri-sendiri,” ucapnya.***
