Menjelang Akhir Tahun 2020, Pemerintah Perlu Cegah Naiknya Harga Beras Secara Nasional

PR CIREBON - Pemerintah perlu mengambil berbagai langkah kebijakan yang fokus mengantisipasi potensi kenaikan harga beras pada akhir tahun 2020, kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania.

Menurut dia, pemerintah perlu segera mengantisipasi potensi kenaikan harga beras, antara lain karena titik kenaikan harga selalu terlihat saat permintaan meningkat seiring dengan datangnya hari libur dan hari libur nasional.

"Laporan Indeks BURT (Indeks Bulanan Rumah Tangga) yang rutin dikeluarkan oleh CIPS setiap bulan menunjukkan harga beras kualitas medium sejak Oktober memang terpantau stabil tinggi di kisaran Rp12.500 per kilogram. Namun, harga ini berpotensi untuk mengalami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru 2021," kata Galuh Octania di Jakarta pada Kamis, dilansir PIkiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.

Baca Juga: 18 Nama calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia Resmi Diserahkan Jokowi Ke DPR, Berikut Daftarnya

Dia mengemukakan, stok beras saat ini 1,1 juta ton tidak hanya menunjukkan penurunan stok dibandingkan 2019 yang sebesar 2,24 juta ton, tetapi juga lebih rendah dari stok beras 2018 sebesar 2,19 juta ton.

Meski begitu, imbuhnya, stok beras saat ini masih lebih tinggi dibanding stok 2017 yang tercatat 900.000 ton.

Galuh mengingatkan jika jumlah stok akhir di tahun 2017 kemudian memaksa pemerintah untuk melakukan importasi beras hingga sebanyak 2,25 juta ton sepanjang 2018.

Baca Juga: Sebanyak 437 Orang Kontak Erat Gubernur dan Wagub Ikuti Tes Usap PCR, Begini Hasil Tesnya

"Jika melihat perbandingan yang kurang lebih sama dengan keadaan di tahun 2017, Indonesia harus dapat mengantisipasi ketersediaan beras, tidak hanya untuk menghadapi libur akhir tahun akan tetapi juga menghadapi kebutuhan tahun 2021," jelasnya.

Karenanya, kata dia, peluang berulangnya keadaan seperti ini di tahun 2021 seharusnya sudah diantisipasi sesegera mungkin.

Selain panjangnya proses birokrasi impor, ia juga mengemukakan bahwa Indonesia juga perlu untuk mewaspadai maraknya perilaku proteksionisme akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Deklarasi Papua Merdeka Ancaman Disintegrasi, Fadli Zon: Satu Langkah Menuju yang Tidak Diinginkan

"Perhitungan akan impor harus dikalkulasikan sedini dan seefektif mungkin untuk menghindari kerugian akibat tingginya harga beras dan panjangnya birokrasi impor," katanya.

Harga rata-rata GKG di tingkat petani Rp5.312 per kg atau turun 1,74 persen dan di tingkat penggilingan Rp5.440 per kg atau turun 1,56 persen. Harga gabah non kualitas di tingkat petani Rp4.454 per kg atau turun 3,22 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.565 per kg atau turun 3,09 persen.

Dibandingkan November 2019, rata-rata harga gabah pada November 2020 di tingkat petani untuk kualitas GKP turun 7,38 persen, GKG turun 5,47 persen dan gabah luar kualitas turun 4,33 persen.

Baca Juga: Rumah Ibunda Mahfud MD Digrebek Massa, Muannas Alaidid: Pasti Ada Aktor Intelektualnya

Selama November 2020, harga rata-rata GKP di tingkat petani adalah Rp 4.722 per kg atau turun 1,93 persen dan Rp 4.815 per kg di tingkat penggilingan, turun 2,29 persen dibandingkan harga gabah kualitas sama pada bulan sebelumnya.***