Network
PIKIRAN RAKYAT - Beredar narasi dalam media sosial Facebook yang mengklaim Pemerintah Indonesia akan menerapkan Herd Immunity untuk memutus penularan Covid-19.
Menurut klaim itu, herd immunity terpaksa diberlakukan setelah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai tidak berhasil.
Baca Juga: Ahli dan Peneliti Kompak Ungkap Risiko Penularan Covid-19 Lewat Berbicara
Adapun kabar tersebut diunggah pengguna Facebook Riyanti dengan isi sebagai berikut:
Baca Juga: Luncurkan Gerakan Pernikahan Massal Vokasi dan Industri, Begini Penejelasan Kemendikbud
Berdasarkan penelusuran PikiranRakyat-Cirebon.com dari situs resmi Kominfo RI, ditemukan fakta yang berbeda dengan klaim narasi dalam media sosial tersebut.
Melansir dari salah satu pemberitaan nasional, terdapat sebuah artikel yang dimuat pada 22 Mei 2020. Secara detail, ia menyatakan bantahan yang disampaikan Jubir Covid-19 bahwa herd immunity tidak diterapkan di Indonesia.
Baca Juga: Jika Mal Ingin Buka Awal Juni, Berikut SOP yang Harus Dipenuhi Pengelola
Dijelaskan Yurianto secara tegas bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak pernah merencanakan penerapan konsep herd immunity untuk menanggulangi Covid-19.
Sementara itu, seorang Peneliti dan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman bernama Prof. Amin Soebandrio juga mengatakan hal senada. Ia telah menyatakan bahwa berdamai dengan Covid-19 bukan berarti menunggu herd immunity.
Baca Juga: Unggah Foto Sang Cucu di Facebook, Seorang Nenek di Belanda Dijatuhi Hukuman hingga Membayar Denda
Dalam arti lain, ini berkaitan dengan sistem kekebalan yang dimiliki tiap manusia. Mungkin ada orang yang kebal tapi dia juga bisa menularkan kepada orang lain. Orang lain ini yang mungkin akan menderita lebih berat.
Dengan demikian, klaim narasi yang menyebutkan pemerintah akan menerapkan herd immunity adalah tidak tepat. Terlebih, Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto telah menepis kabar tersebut.
Baca Juga: Hari Ini, Sidang Perdana Kasus Narkoba Lucinta Luna Digelar Secara Virtual
Untuk itu, informasi yang beredar dalam konten itu termasuk dalam kategori Konten Palsu atau Fabricated Content.***
